PP NO.60 THN 2016, TMT 06 JANUARI 2017 BIAYA SKCK MENJADI Rp 30.000,-

Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2016 telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan atau tanggal 6 Januari 2017.

Pemerintah Indonesia mengesahkan kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Polri per 6 Januari 2017. Kenaikan PNBP ini meliputi biaya pengujian Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dengan kenaikan rata-rata 100 persen dari tarif awal.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri pengganti PP No 50 Tahun 2010.

Tarif mengurus SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan PP 60 Tahun 2016 naik 3x lipat menjad Rp 30.000 per penerbitan.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

1. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;
2. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
3. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;
4. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
5. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
6. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
7. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
8. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
9. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
10. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
11. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
12. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
13. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
14. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
15. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
16. Pelatihan Keterampilan Perorangan;
17. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
18. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
19. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;
20. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
21. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;
22. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
23. Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
24. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI;
25. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
26. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan
27. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek